Revitalisasi Klaten Sebagai Lumbung Padi, Kendala Dan Solusinya

Kabupaten Klaten sampai sekarang masih dijadikan sebagai salah satu penyangga pangan khususnya komoditas padi di Jawa Tengah. Puluhan tahun silam, pada dekade tahun 1970 an Klaten sangat terkenal dengan ikon lumbung padi dan khususnya varietas “Rojo lele “ nya. Brand image itu sepertinya telah mulai pudar dengan pelan tetapi pasti seiring dengan dinamika pembangunan saat ini. Mengingat bahwa salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan bahan pangan utamanya beras bagi masyarakat, maka upaya revitalisasi Klaten menjadi lumbung padi yang dapat mendukung kedaulatan pangan serta menyejahterakan rakyat harus dilakukan. Berdasarkan data BPS Klaten (2011), bahwa sokongan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian masih menduduki peringkat ketiga setelah Perdagangan Hotel Restoran dan Industri pengolahan yakni sebesar 16,06 persen. Artinya kebijakan pemerintah kabupaten Klaten penting dan tepat apabila berfokus pada sektor pertanian. Kendatipun pertumbuhan PDRB sektor ini pada tahun 2011 minus 12,19 % akibat puso pada komoditas tanaman pangan. Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 65.556 ha, terdiri dari 26 kecamatan dan 401 desa, memiliki luas sawah 33.374 ha dan 190 ha lahan kering penghasil komoditas padi dan memberikan kontribusi terhadap total produksi padi provinsi Jawa Tengah sebesar 2,2 % atau 206.204 ton. Permasalahan mendasar dalam upaya revitalisasi Klaten menjadi lumbung padi diantaranya, pertama kepemilikan lahan petani sangat sempit kurang 0,5 ha/kapita, sehingga usaha tani yang dilakukan kurang menarik secara ekonomis, kedua terjadi leveling off , bahkan tingkat kesuburan tanah di kabupaten Klaten telah mengalami penurunan bahan organik tanah rendah, kadar N tanah rendah, kadar P sedang dan kadar K sangat rendah (berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta bekerjasama dengan Bapeda Kabupaten Klaten pada tahun 2003), ketiga terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian. Lahan sawah dan tegalan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan sebesar 35,67 Ha. Alih fungsi lahan tersebut yang terbesar digunakan untuk perumahan yakni sebesar 86.18 % dan yang lainnya untuk industri serta perdagangan/jasa. Kendala keempat perubahan iklim, sebagai dampak pemanasan global ini dapat menyembabkan terjadinya bencana alam berupa banjir, kekeringan, eksplosi organisme pengganggu tumbuhan, sehingga pertanaman menjadi puso seperti tahun 2011 naik 70,77% dibanding tahun 2010.. Data BPS, Klaten dalam angka 2011 menggambarkan bahwa produksi padi tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, yakni 302.893 ton menjadi 206.815 ton untuk padi sawah dan padi lahan kering dari 698 ton turun menjadi 611 ton. Hal serupa terjadi juga pada produktivitasnya yakni dari 55,48 kuintal/ha menjadi 43,19 kuintal/ha pada lahan sawah dan padi lahan kering dari 34,22 kuintal/ha menjadi 32,15 kuintal/ha. Luas panen pun tidak ketinggalan mengalami penurunan dari 54.597 ha menjadi 47.887 ha pada padi swah, sementara untuk lahan kering turun dari 204 ha menjadi 190 ha. Sementara kebutuhan pangan khususnya beras terus akan mengalami peningkatan, seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk Klaten sebesar 0,26 persen/tahun yang pada tahun 2011, total penduduk telah mencapai 1.311.019 jiwa. Penurunan produktivitas padi lahan basah terus terjadi berturut-turut dari tahun 2008 sampai 2011, meliputi 62,06 ku/ha , 61,28 ku/ha, 55,48 ku/ha dan pada 2011 43,23 ku/ha. Data ini menunjukkan akibat dari permasalahan yang terpapar di depan. Strategi solusi merevitalisasi Klaten menjadi lumbung padi yang disamping dapat berperan sebagai penyangga produksi bagi provinsi Jateng, menjaga kedaulatan serta ketahanan pangan kabupaten Klaten, haruslah dipilih yang tepat dan komprehensif. Pertama, terkait dengan fragmentasi kepemilikan lahan pertanian < 0,5 ha hendaknya ada regulasi untuk pembagian tanah sawah/hibah , tidak diperbolehkan dipecah-pecah dari satuan patok /glebagan. Kedua terkait dengan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, pemkab hendaknya segera membuat regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam bentuk peraturan daerah. Ketiga menjawab persoalan leveling off dan degradasi kesuburan laha , hendaknya merujuk pengalaman keberhasilan program peningkatan produksi padi nasional selama 30 tahun, lebih didominasi oleh keberhasilan peningkatan produktivitas ( 56,12%) dibanding peningkatan luas panen (26,34%). Sementara untuk antisipasi serta penanganan dampak perubahan iklim harus diimplementasikan kolaborasi teknologi /bioteknologi secara terpadu. Sehingga opsi paling tepat untuk peningkatan produksi padi dalam jangka pendek adalah peningkatan produktivitas dengan perbaikan teknologi budidaya melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), yang menjadi triger peningkatan produktivitas tanaman padi.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.