RUU Desa dan Naskah Akademik RUU Desa





Dijelaskan oleh Pemerintah bahwa pemahaman  Pasal 18  ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa mempunyai satu kesatuan makna  dengan pemerintahan daerah. Demikian juga, melalui pemahaman Pasal 18B  tersebut mengindikasikan bahwa makna dari  kesatuan masyarakat hukum  adat adalah desa atau dengan sebutan  lain yang beragam, beserta hak-hak tradisionalnya.

Pemahaman tersebut didasarkan pada hasil penelusuran dari Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Edisi Revisi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Tahun 2010, yang antara lain menjelaskan bahwa dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara tegas mencantumkan desa adalah semata-mata dimaksudkan untuk mempertahankan keragaman desa di Indonesia.

Sejumlah hal penting yang terkandung dalam pasal 18 dan 18B  Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pengaturan desa.


RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN…
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang;
b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan huruf
a, Pemerintah Pusat berkewajiban menata kembali
pengaturan mengenai desa sehingga keberadaannya
mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan
sesuai dengan perkembangan dan dapat
menguatkan identitas lokal yang berbasis pada
nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat
dengan semangat modernisasi, globalisasi dan
demokratisasi yang terus berkembang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Desa.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan
Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri-Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah kerja
camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya
masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah desa;
7. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa
dan perangkat desa;
8. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga permusyawaratan dan
permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan;
10. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan usul dan
prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa;
11. Lembaga adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang
dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan
menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
12. Penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan
perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa
yang maju dan mandiri;
13. Pembentukan desa adalah pemberian status desa;
14. Penghapusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan
selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan;
- 3 -
15. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa
baru;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan desa, yang bersumber dari
pendapatan desa;
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah
usaha desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD;
20. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa;
22. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
desa;
23. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya membidangi
urusan pemerintahan dalam negeri.
Pasal 2
Di daerah kabupaten/kota dibentuk desa yang pengelolaannya berbasis
masyarakat.
Pasal 3
(1) Pemerintahan daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan atau
kebijakan lainnya mengenai desa wajib memperhatikan hak asal-usul, adat
istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat;
(2) Pemerintahan daerah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
(3) Pemerintahan daerah dalam menetapkan ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria yang diatur dengan
peraturan pemerintah;
(4) Bagi daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dalam pengaturan
desa wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang menetapkan sebagai daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa.
- 4 -
BAB II
PENATAAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa
dilakukan penataan desa.
(2) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
c. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
d. meningkatkan daya saing desa.
(3) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pembentukan desa;
b. penghapusan desa;
c. penggabungan desa;
d. perubahan status desa; dan
e. penyesuaian kelurahan.
Bagian Kedua
Pembentukan Desa
Pasal 5
(1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a
merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;
b. penggabungan dari bagian wilayah desa dari desa yang bersandingan
menjadi 1 (satu) desa; atau
c. penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
(3) Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota
dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal-usul, adat istiadat,
kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi
desa.
(4) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat :
a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk, yaitu:
1) Jawa dan Bali paling sedikit 5000 jiwa atau 1250 kepala keluarga;
2) Sumatera paling sedikit 3000 jiwa atau 750 kepala keluarga;
3) Kalimantan dan Sulawesi paling sedikit 2500 jiwa atau 625 kepala
keluarga; dan
4) Nusa Tenggara, Maluku, Papua paling sedikit 1000 jiwa atau 250
kepala keluarga.
- 5 -
c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan
masyarakat dan pembangunan;
d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar
wilayah dalam desa;
e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup
bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
f. memiliki potensi desa;
g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa;
h. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
i. tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa.
Pasal 6
Pemerintah pusat dapat memprakarsai pembentukan desa pada kawasan
yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
Pasal 7
Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya
masyarakat setempat.
Bagian Ketiga
Penghapusan Desa
Pasal 8
(1) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b
merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
(2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (4) dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang
berdampingan.
Bagian Keempat
Penggabungan Desa
Pasal 9
Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c,
dilaksanakan dengan ketentuan :
a. Dua desa atau lebih yang berdampingan dalam satu kecamatan dapat
digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang
bersangkutan;
b. Dua desa atau lebih yang berdampingan dapat bergabung menjadi desa
berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- 6 -
Bagian Kelima
Perubahan Status Desa
Pasal 10
(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa
pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan
pendapat masyarakat.
(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan
memperhatikan persyaratan :
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk:
1) Jawa dan Bali paling sedikit 6000 jiwa atau 1500 kepala keluarga;
2) Luar Jawa dan Bali paling sedikit 3000 jiwa atau 750 kepala
keluarga;
c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta
keanekaragaman mata pencaharian;
e. kondisi sosial budaya masyarakat yang beranekaragam dan sekurangkurangnya
70% (tujuh puluh per seratus) penduduknya mempunyai
mata pencaharian non pertanian;
f. meningkatnya volume pelayanan masyarakat;
g. memiliki batas kelurahan yang dinyatakan dengan peta batas
kelurahan; dan
h. tersedianya dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota untuk pendanaan penyelenggaraan kelurahan.
(3) Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD dari desa yang diubah
statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa,
perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 11
(1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang
berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan masyarakat berdasarkan
ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota.
- 7 -
Pasal 12
Peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan, penghapusan,
penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan berlaku
terhitung sejak ditetapkan nomor registrasi dan pengaturan kode desa oleh
Menteri.
Bagian Keenam
Penyesuaian Kelurahan
Pasal 13
(1) Penyesuaian kelurahan adalah perubahan status kelurahan menjadi desa
atau menjadi desa dan kelurahan.
(2) Penyesuaian kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi
karakteristik persyaratan yang ditentukan.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan
desa dan perubahan status desa serta penyesuian kelurahan diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB III
KEWENANGAN DESA
Pasal 15
Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
Pasal 16
(1) Kewenangan desa mencakup :
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat
dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
b. kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota;
c. kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa; dan
d. kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala
desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.
Pasal 17
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf c dan huruf d disertai dengan pembiayaan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan.
- 8 -
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN DESA
Pasal 18
Masyarakat desa mempunyai hak :
a. mencari, meminta, mengawasi dan memberikan informasi kepada
pemerintah desa tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di desanya;
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab tentang
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desanya;
d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa
lainnya, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
e. mendapatkan perlindungan dari ancaman ketentraman dan ketertiban.
Pasal 19
Masyarakat desa mempunyai kewajiban :
a. membela kepentingan lingkungannya;
b. membangun diri dan lingkungannya;
c. mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di desanya;
d. mendorong terciptanya situasi yang aman;
e. menghadiri musyawarah dan gotongroyong; dan
f. ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.
Pasal 20
Desa mempunyai hak:
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul,
adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
b. memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya;
c. mengelola kelembagaan desa; dan
d. mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa.
Pasal 21
Desa mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan
e. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
- 9 -
BAB V
PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 22
Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa berpedoman pada asas umum
penyelenggaraan negara yaitu:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi; dan
i. efektivitas.
Bagian Kedua
Paragraf 1
Struktur
Pasal 23
(1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris
desa dan perangkat desa lainnya.
(3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. sekretariat desa;
b. pelaksana teknis; dan
c. perangkat kewilayahan.
(4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan
peraturan desa.
Paragraf 2
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa
Pasal 24
(1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala
desa mempunyai wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
b. menyusun rancangan APB Desa;
- 10 -
c. menetapkan peraturan desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan
BPD;
d. merencanakan pembangunan desa;
e. memfasilitas kehidupan masyarakat desa;
f. mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian desa;
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. mengembangkan teknologi tepat guna;
i. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Kepala desa mempunyai hak sebagai berikut:
a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lainnya
kepada camat;
b. menetapkan peraturan desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan
BPD;
c. mengelola keuangan desa;
d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya;
e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa; dan
f. mengelola kekayaan desa.
(4) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepala desa mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari
kolusi, korupsi dan nepotisme;
g. menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
h. menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan;
i. mendamaikan perselisihan masyarakat;
j. mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi desa;
k. mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa tanpa merugikan
masyarakat;
l. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;
- 11 -
o. memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan
penyelenggaraan pemerintah desa; dan
p. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Selain melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) kepala desa juga
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai hakim perdamaian
desa.
(6) Keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajiban sebagai hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud ayat (5)
bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak terkait.
Paragraf 3
Larangan bagi Kepala Desa
Pasal 25
Kepala desa dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi
diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan;
c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, lembaga
kemasyarakatan, anggota DPRD, dan jabatan lainnya yang melanggar
ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan
pemilihan kepala daerah;
e. melanggar norma dan adat istiadat masyarakat setempat;
f. merugikan kepentingan umum;
g. melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat;
h. menjadi pengurus partai politik atau pengurus partai politik lokal;
i. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
j. meninggalkan tugas tanpa ijin atasan.
Paragraf 4
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 26
(1) Kepala desa berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. berakhir masa jabatan;dan
d. diberhentikan.
(2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
karena:
- 12 -
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; dan/atau
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
Pasal 27
Kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/walikota apabila didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain
yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berdasarkan register perkara di pengadilan.
Pasal 28
Kepala desa diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 29
(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan
pengadilan, bupati/walikota merehabilitasi dan/atau mengaktifkan
kembali sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, bupati/walikota
merehabilitasi nama kepala desa yang bersangkutan dan tidak
mengaktifkan kembali.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa diatur
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 31
Sekretaris desa ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala desa pada saat
kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
Pasal 32
(1) Dalam hal kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, bupati/walikota mengangkat penjabat kepala desa dengan masa
jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari
pegawai negeri sipil dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan kepala desa disamping
tugas-tugas umum pemerintah desa sehari-hari.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala
desa diatur dengan peraturan pemerintah.
- 13 -
Paragraf 5
Tindakan Penyidikan
Pasal 33
(1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa, dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari bupati/walikota atas permintaan pihak yang
berwenang.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis dari bupati/walikota tidak terbit dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan, proses penyidikan dapat dilanjutkan.
(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati; dan
c. disangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.
(4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan
secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati/walikota paling lama 3
(tiga) hari setelah selesai penyidikan.
Paragraf 6
Perangkat Desa
Pasal 34
(1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bertugas
membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.
Pasal 35
(1) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diisi dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
a. berpendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
atau sederajat;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang
perencanaan;
e. mempunyai kemampuan dalam pembuatan pengaturan; dan
f. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.
- 14 -
Pasal 36
(1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul kepala desa.
(2) Batas usia pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya
30 (tiga puluh) tahun serta pada usia 56 (lima puluh enam)
tahun diberhentikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan
peraturan pemerintah.
Paragraf 7
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 37
(1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap
bulannya dan atau tunjangan.
(2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit sama dengan upah minimum regional
kabupaten/kota.
(3) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dalam APB
Desa yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.
(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan
perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah.
Paragraf 8
Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan
Pasal 38
Kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya
menggunakan atribut dan pakaian dinas.
Pasal 39
Kepala desa dan perangkat desa yang berprestasi dapat diberikan
penghargaan.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan
kepada kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB VII
Pemilihan Kepala Desa
Pasal 41
(1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa
yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
(2) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang
bersumber pada APBD kabupaten/kota.
- 15 -
Pasal 42
Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai kepala desa sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di desa yang bersangkutann sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan kepada pemerintah pusat;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
atau sederajat;
f. berusia paling rendah 25 tahun terhitung sejak pendaftaran atau
sudah/pernah kawin ;
g. mampu secara jasmani dan rohani;
h. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
i. penduduk desa yang dikenal dan mengenal desa;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau lebih;
l. tidak pernah mendapat sanksi adat;
m. belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 2 (dua) kali masa
jabatan; dan
n. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
Pasal 43
Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan
penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara,
dan penetapan calon terpilih.
Pasal 44
(1) Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara
terbanyak.
(2) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh ketua panitia pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat untuk
ditetapkan sebagai kepala desa.
(3) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan bupati/walikota tentang
pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari
kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari
panitia pemilihan.
- 16 -
Pasal 45
(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan
keputusan bupati/walikota.
(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai
berikut :
” Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya
sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya
serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
Pasal 46
Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa diatur
dengan peraturan pemerintah.
BAB VI
Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 48
BPD berkedudukan sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan.
Pasal 49
BPD memiliki fungsi:
a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
b.memberikan masukan, saran dan penyempurnaan dalam perumusan
regulasi yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Pasal 50
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Jumlah anggota BPD ditetapkan 5 (lima) orang.
(3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan bupati/walikota.
(4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/
walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :
”Demi Allah, Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya
sebagai Anggota BPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- 17 -
1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
(6) Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
peresmian, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
keanggotaan.
Pasal 51
Mekanisme Musyawarah BPD :
a. Musyawarah BPD dipimpin oleh Ketua.
b. Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1
(satu) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan musyawarah ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak.
c. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan musyawarah BPD
dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Pasal 52
(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.
(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 53
(1) BPD menyusun rencana kerja tahunan BPD.
(2) Pembiayaan terhadap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
(3) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh sekretaris BPD.
Pasal 54
Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB VII
MUSYAWARAH DESA
Pasal 55
(1) Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
pemerintah desa dan BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah
desa.
(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum
musyawarah yang berfungsi untuk membahas, mendiskusikan dan
mengkoordinasikan program-program strategis yang akan dilaksanakan
pemerintah desa dan BPD.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan
- 18 -
merupakan masukan bagi kepala desa dan BPD dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan.
(4) Musyawarah desa dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun yang diikuti oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih atau
dengan sistem perwakilan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah desa diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB VIII
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 56
Pelaksanaan hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, dan
pengelolaan keuangan.
Bagian Kedua
Sumber Pendapatan
Pasal 57
(1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 bersumber dari :
a. pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli
desa yang sah;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota;
d. bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa dan dilaksanakan
oleh kepala desa.
Pasal 58
(1) Kekayaan desa sebagaimana dalam pasal 57 ayat (1) huruf a berupa tanah
kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa,
pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian yang
dikelola oleh desa, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian
umum.
(2) Kekayaan yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah desa harus
disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- 19 -
(3) Bangunan milik desa harus dilengkapi bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan desa diatur dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 59
(1) Pemberian hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban
pihak penyumbang.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang
tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.
(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan desa dicatat
dalam kas desa dan dimasukan dalam APB Desa.
Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pasal 60
(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
(2) Rancangan APB Desa dimusyawarahkan dengan BPD.
(3) Kepala desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.
Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 61
(1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan
kepada sekretaris desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB 1X
BADAN USAHA MILIK DESA
Pasal 63
(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
(2) Bentuk BUM Desa adalah usaha desa.
(3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan desa dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan
masyarakat desa.
(4) Desa hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUM Desa dengan beberapa unit
usaha.
- 20 -
(5) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan oleh 2
(dua) desa atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan
berkedudukan di salah satu desa berdasarkan kesepakatan.
Pasal 64
Modal BUM Desa dapat berasal dari :
a. pemerintah desa;
b. tabungan masyarakat; dan
c. bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban BUM Desa diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB X
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Bagian Pertama
Pembangunan Desa
Paragraf Satu
Perencanaan
Pasal 66
(1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai
kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.
(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. Rencana pembangunan tahunan desa, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) RPJM dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan peraturan desa.
(4) Peraturan desa tentang RPJM dan RKP-Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan di desa.
(5) Program-program sektor yang masuk ke desa wajib disinkronisasikan dan
diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.
Pasal 67
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat dusun.
(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa wajib melibatkan lembaga
kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- 21 -
(3) Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
salah satu masukan utama dalam perencanaan pembangunan
kabupaten/kota.
Pasal 68
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
(2) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam monografi desa yang memuat data dasar seperti data wilayah dan
tanah, penduduk dan sarana prasarana desa
Paragraf Dua
Pelaksanaan
Pasal 69
(1) Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan RKP Desa.
(2) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh potensi
masyarakat desa.
(3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam
desa.
(4) Pelaksanaan program-program sektor yang masuk ke desa harus
diinformasikan kepada pemerintah desa.
Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pasal 70
(1) Pemerintah menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan
kawasan perdesaan.
(2) Gubernur sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) melakukan pembinaan
dan sosialisasi kepada kabupaten/kota di wilayahnya.
(3) Bupati/walikota melakukan pendataan dan identifikasi terhadap desa-desa
yang dapat ditetapkan sebagai suatu kawasan pembangunan perdesaan.
(4) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (3), bupati/walikota menyusun
program yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan perdesaan.
(5) Kawasan pembangunan perdesaan ditetapkan dengan peraturan
bupati/walikota.
Pasal 71
(1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar desa dalam satu kawasan.
(2) Pembangunan kawasan perdesaan mencakup pembangunan sumber daya
manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur.
(3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (2) masingmasing
dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- 22 -
Pasal 72
(1) Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan
dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat
perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan
partisipatif.
(2) Pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan pihak ketiga wajib mengikut sertakan masyarakat
desa yang bersangkutan yang diwakili oleh pemerintah desa dan BPD;
Pasal 73
(1) Pemerintah mengembangkan sistem informasi desa.
(2) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan data monografi desa
(3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
pemerintah desa dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan desa dan pembangunan
kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XI
KERJASAMA DESA
Pasal 75
(1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa dan kerjasama dengan
pihak ketiga.
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimusyawarahkan dengan BPD.
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar desa dan kerjasama
dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 77
(1) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan peraturan desa.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
- 23 -
dalam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
(3) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa
bersifat konsultatif.
(4) Anggaran untuk kegiatan lembaga kemasyarakatan bersumber dari iuran
swadaya masyarakat, APB Desa, APBD dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
(5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah,
pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan
lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
Lembaga Adat
Pasal 79
(1) Pemerintahan daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan
pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga
adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijaksanaan pemberdayaan,
pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XIII
PERATURAN DESA
Pasal 80
(1) Peraturan perundang-undangan di desa adalah peraturan desa, peraturan
bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
(2) Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Pembentukan peraturan desa memperhatikan aspirasi masyarakat yang
disampaikan secara lisan dan tertulis.
Pasal 81
(1) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pemanfaatan lahan dan
organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari
bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
(2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 20 (dua puluh) hari kerja sudah diterima bupati/walikota melalui
camat.
(3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat
evaluasi oleh bupati/walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja
setelah diterima.
- 24 -
(4) Apabila dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja tidak
mendapat evaluasi peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan berlaku.
Pasal 82
(1) Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran
desa.
(2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
sekretaris desa.
(3) Peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disebarluaskan oleh pemerintah desa.
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan
peraturan desa dan pengundangan dalam lembaran desa diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 84
(1) Menteri, gubernur, bupati/walikota melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah
desa dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Sebagian dari tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada camat.
Pasal 85
(1) Bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dan peraturan kepala
desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Menteri dan gubernur melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan
pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 86
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan desa
diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 87
(1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
(2) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf
- 25 -
i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p dikenakan
sanksi teguran tertulis.
(3) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf k dikenakan
sanksi pemberhentian sementara.
(4) Kepala desa yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian
sementara.
(5) Kepala desa yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), apabila dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi
pemberhentian.
Pasal 88
(1) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 dikenakan sanksi administrasi.
(2) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf h dan huruf i dikenakan sanksi
pemberhentian sementara.
(3) Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j dikenakan sanksi
teguran tertulis.
(4) Kepala desa yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180
(seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan
sanksi pemberhentian.
(5) Kepala desa yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 90
(1) Desa yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini tetap
sebagai desa, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.
(2) Kepala desa, perangkat desa dan BPD yang ada pada saat mulai
berlakunya undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis
masa jabatan atau keanggotaannya.
- 26 -
Pasal 91
(1) Penggunaan istilah desa, dusun, kepala desa, BPD dan lembaga
kemasyarakatan yang selama ini menggunakan istilah berdasarkan asal
usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat,
ketentuan tersebut tetap berlaku dan dikecualikan dari penyebutan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
(2) Mekanisme penetapan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD,
bentuk organisasi pemerintah desa, masa jabatan kepala desa dan
keanggotaan BPD, penghasilan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan
anggota BPD yang selama ini pelaksanaanya berdasarkan asal usul, adat
istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat, ketentuan
tersebut tetap berlaku dan dikecualikan dari pengaturan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sepanjang asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat
tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ditetapkan dalam
peraturan daerah kabupaten/kota.
Pasal 92
Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada undang-undang ini.
Pasal 94
Peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan selambatlambatnya
2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
Pasal 95
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal
216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) beserta peraturan pelaksanaannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 27 -
Pasal 96
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....









Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.